Dede Febrianto (2011) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_2011149.pdf Download (322kB) | Preview

Abstract

Semakin meningkatnya transaksi perdagangan dunia, khususnya di Indonesia, maka semakin kompleks pula permasalahan atau sengketa yang mungkin akan timbul. Umumnya, sengketa yang timbul diselesaikan melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian di pengadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit menjadi salah satu alasan masyarakat kemudian lebih tertarik untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kini semakin digemari oleh para pelaku usaha. Prinsip arbitrase sebagai penyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan efisien sesuai dengan prinsip dunia usaha. Apalagi Indonesia sendiri telah mempunyai dasar hukum sebagai landasan bagi pelaksanaan arbitrase, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selain keunggulan arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang murah, cepat dan efisien, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan terutama dalam hal eksekusi putusannya. Walaupun di dalam undang-undang telah secara jelas mengatur tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, namun pada kenyataannya sangat sulit untuk pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini disebabkan apabila ada salah satu pihak yang dikalahkan dan merasa dirugikan akibat putusan arbitrase itu menolak untuk melaksanakan hasil putusan. Apalagi, arbitrase tidak mengenal upaya hukum lain dalam prosesnya, karena itu putusannya bersifat final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan arbitrase indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sudah dikenal di masyarakat Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda. Namun, ada kendala saat proses eksekusi putusan arbitrase, karena tidak ada upaya hukum yang dapat memaksa pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan edukasi mengenai arbitrase kepada masyarakat, selain itu perlu penegakan hukum oleh pemerintah terhadap proses pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan binding. Hal ini diharapkan akan menimbulkan kepastian hukum yang tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan investigasi dan ekonomi Indonesia.

Actions (login required)

View Item