AMRIZAL (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018483AH.pdf Download (654kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018483AH.pdf Download (484kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018483AH.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018483AH.pdf Download (457kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018483AH.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018483AH.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018483AH.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018483AH.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018483AH.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text 10. BAB V__2018483AH.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018483AH.pdf Download (288kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari beberapa Peraturan Mahkamah Agung Sebelumnya. Yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang, dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Selatpanjang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) pada Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi berjumlah 4 orang hakim mediator dan teknik penarikan sampel dengan cara total sampling. Hasil dari penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Selatpanjang, tidak semua peraturan yang tercantum didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan. Seperti Pasal 21 ayat (2) tentang Pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi. Hal ini disebabkan karena untuk mempermudah para pihak yang berperkara, mempermurah biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak yang berperkara. Dan hal ini juga sebagai wujud penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Disamping itu, di Pengadilan Agama Selatpanjang di temukan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut, faktor pendukungnya karena pandangan mediator tentang urgensinya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sarana dan prasarana yang representatif sudah tersedia di Pengadilan Agama Selatpanjang, volume dan varian perkara yang tidak terlalu banyak, ada dua orang hakim mediator bersertifikat, kemampuan mediator yang melaksanakan mediasi dengan ilmu yang memadai, dan pelaksanaan mediasi dengan iktikad baik oleh semua pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah karena tidak hadirnya pihak tergugat pada persidangan, kurang bersungguhsungguhnya para pihak untuk melaksanakan mediasi, jumlah mediator dan hakim yang terbatas, dan perkara perceraian umumnya berkaitan dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan.

Actions (login required)

View Item