RIKI RIKALDO (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018356IH.pdf Download (703kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018356IH.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018356IH.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018356IH.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018356IH.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018356IH.pdf Download (460kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018356IH.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018356IH.pdf Download (470kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018356IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018356IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018356IH.pdf Download (118kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilaterbelakangi oleh perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat, dan dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai pada Surat Bukti Kredit (SBK), barang jaminan gadai nasabah dilindungi dalam hal terjadi kerusakan dan kehilangan barang jaminan gadai akbiat kelalaian dari pegadaian. Hal ini dapat dilihat pada angka 4 dalam surat perjanjian gadai Surat Bukti Kredit (SBK) yaitu: PT.Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT.Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero). Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab pegadai terhadap barang jaminan nasabah yang rusak atau hilang, faktor tidak terlaksananya tanggung jawab di pegadain terhadap barang yang rusak dan hilang dan perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di tinjau dari undang-undang perlindungan hukum konsumen. Lokasi penelitian ini di PT.Pegadaian Cabang Tuah Karya Panam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Tuah Karya Panam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif dan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam mendapatkan data dilapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, atau kelalaian pegawai. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian (Persero), namun ganti rugi tidak terlaksana sepenuh menurut ketentuan yang berlaku. Faktor tidak terlaksanaannya pertanggung jawaban PT. Pegadaian Tuah Karya Tampan terhadap barang jaminan nasabah di sebabkan benda yang dijadikan jaminan gadai di PT. Pegadaian bukan milik nasabah atau debitur. Perjanjian gadai yang terdapat dalam Surat Bukti (SBK) pada angka 4 bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai yang rusak atau hilang bila ditinjau dari UUPK, tidak sepenuhnya terlaksana dengan ketentuan Pasal 4 huruf b, h dan pasal 19 ayat 1, 2 dan 5 UUPK No 8 tahun 1999 yang mengatur mengenai hak-hak dan tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi kenyataannya pelaksanaan ganti rugi barang jaminan dan respon kurang memuaskan sehingga membuat nasabah kecewa.

Actions (login required)

View Item