TENGKU BUDIA ALFAIZ (2018) SISTEM PEMILU DI INDONESIA PASCA REFORMASI DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018352JS.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018352JS.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018352JS.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018352JS.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018352JS.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018352JS.pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018352JS.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018352JS.pdf Download (512kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018352JS.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018352JS.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018352JS.pdf Download (209kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan sistem pemilu pasca reformasi (2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sitem pemilu di indonesia pasca reformasi. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan hal yang baru, karenanya diperlukan kajian apakah sistem tersebut sesuai dengan fiqih siasah. Untuk itu skripsi ini akan mencoba menganalisa sistem PILPRES langsung pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 persfektip fiqih siyasah Berdasarkan permasalahan yang ada maka hal hal yang di bahas dalam Skipsi ini adalah bagaimana sistem pemilu di indonesia, kenapa Priode Pemimpin Negara sebelum reformasi tidak di batasi dan mengapa Priode Pasca Reformasi di batasi, dan bagaimana sistem pemilu di Indonesia menurut perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan mengolah data yang terdapat di buku-buku para tokoh indonesia serta pendapat para ahli hukum tata negara dalam fiqih siyasah setelah itu di pelajari dan di analisis secara sistematis, dan dari pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang bertujuan mengkaji permasalahan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian mengatakan bahwa (1) Pada zaman awal Islam dikembangkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, ummat Islam tidak mengenal system pemilihan umum (Pemilu) seperti yang diamalkan di Negaranegara mayoritas muslim hari ini. Pada zaman nabi tidak ada pemilihan pemimpin karena nabi sendiri yang menjadi dan memegang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif sedangkan pemilihan kepala negara di indonesia pasca reformasi pemimpin negara dipilih langsung oleh rakyat. (2) pemilihan Kepala Negara secara langsung dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dari segi substansi sudah sesuai dengan fiqih siyasah tidak bertentangan dengannya dan telah memenuhi prinsip pemilihan dalam Islam yaitu syura yang bertumpu pada persamaan, keadilan, kebebasan transparansi, dan kebersamaan. Dan perbedaan terdapat hanya pada tataran teknis, karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapai kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item