PENGAWASAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KAPAL RORO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

ARIF BASYORI, (2018) PENGAWASAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KAPAL RORO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018332IH.pdf

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018332IH.pdf

Download (407kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018332IH.pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018332IH.pdf

Download (179kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018332IH.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018332IH.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018332IH.pdf

Download (354kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018332IH.pdf

Download (459kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018332IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (276kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018332IH.pdf

Download (123kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018332IH.pdf

Download (127kB) | Preview

Abstract

Keberhasilan suatu pengawasan didukung tidak hanya dari prosedur pengawasan yang baik namun juga kemampuan para pelaku pengawasan dalam melakukan setiap kegiatan. Pengawasan merupakan proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer yaitu diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis dan pemilik kapal ro-ro. Sedangakn data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro adalah dengan melakukan pengawasan langsung seperti inspeksi langsung, observasi di tempat dan laporan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah berupa laporan tertulis dan laporan lisan. Sedangakn hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pengangkut kapal ro-ro di Kabupaten Bengkalis adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber daya manusia, keterbatasan kenderaan operasional dan kurangnya kesadaran pengusaha kapal ro-ro.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 22 Jul 2019 04:09
Last Modified: 22 Jul 2019 04:09
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16477

Actions (login required)

View Item View Item