Ahmad Haffi Muammar, - (2019) Tinjauan Yuridis perubahan Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang informasi Dan transaksi elektronik (ITE) Terhadap kebebasan Berekspresi Masyarakat sipil. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (421kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (434kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (601kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I.pdf Download (666kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II.pdf Download (543kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III.pdf Download (492kB) | Preview
	Text (bab 4) 9. BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (567kB)
Preview	Text 10. BAB V.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (374kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi informasi cukup pesat dan perlu diatur dengan aturan yang tetap mengakomodir banyak pihak penggunanya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai aturan yang berupaya melindungi pengguna teknologi informasi dan internet Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai kontroversi. Perumusan masalah Bagaimana Perubahan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil dan Bagaimana dampak perubahan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Perubahan undang-undang No 11 tahun 2008 tentang kebebasan berekspresi masyarakat sipil dan untuk mengetahui dan memahami dampak perubahan undangundang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, mengunakan bahan primer adalah undang-undang 11 tahun 2008, dan bahan sekunder adalah undang-undang nomor 19 tahun 2016, Teknik pengumpulan data adalah telaah arsip, buku, dokumen, majalah, jurnal atau karya para pakar. Setelah terkumpul dianalisai dengan teknik deskripstif Kualitatif Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (Tujuhh Ratus Limapulh Juta Rupiah)”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Dampak dari perubahan Undang-undang ITE itu adalah Pasal pencemaran nama baik. Yaitu yang berarti dapat di proses secara hukum jika dilaporkan oleh korban atau seseorang yang merasa jadi sasaran, Hukuman di ringankan Yaitu hukuman pencemaran nama baik di turunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun, Blokir pemerintah, bahwasanya dikatakan undang-undang sebagai payung hukum yang menegaskan pemeritah wajib memblokir konten negative, Right to be forgetten yaitu hak untuk dilupakan dengan menghapus konten informasi elektronik yang tidak benar.

Actions (login required)

View Item