MUHAMMAD IKHSAN (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER__2018223IH.pdf Download (289kB) | Preview |
|
|
Text
2. PENGESAHAN__2018223IH.pdf Download (344kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK__2018223IH.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR__2018223IH.pdf Download (265kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI__2018223IH.pdf Download (124kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I__2018223IH.pdf Download (329kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II__2018223IH.pdf Download (526kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III__2018223IH.pdf Download (582kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. BAB IV__2018223IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
|
|
Text
10. BAB V__2018223IH.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018223IH.pdf Download (183kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang implementasinya dilihat pada Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor penyebab hakim di pengadilan agama Selatpanjang Kabupaten tidak mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagai data primer dan sekundernya diambil langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalh tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah responden Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari 5 orang responden, dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak keuangan fasilitas hakim dalam menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas kendaraan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, belum terpenuhi pada hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim di sebabkan belum mampunya keuangan negara dalam pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim, belum mampunya negara ini karena tidak konsistennya negara itu sendiri berdasarkan peraturan pemerintah seperti yang di sebutkan di atas.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.2 Teologi Islam, Aqaid dan Ilmu Kalam > 297.273 Islam dan Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Rina Amelia - |
| Date Deposited: | 11 Jul 2019 04:30 |
| Last Modified: | 11 Jul 2019 04:30 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15693 |
Actions (login required)
 |
View Item |