MUHAMMAD RIZKI (2018) Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.73/DSNMUI/XI/2008 Tentang Kebolehan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018437MUA.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018437MUA.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018437MUA.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018437MUA.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018437MUA.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018437MUA.pdf Download (684kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018437MUA.pdf Download (612kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018437MUA.pdf Download (699kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018437MUA.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018437MUA.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018437MUA.pdf Download (278kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah. Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai’ (jual-beli), padahal Hadits melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. Hadits ini bukan perkecualian, melainkan larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak. Melihat permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah dan Bagaimana analisa fiqih mu’amalah terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang kebolehan Musyarakah Mutanaqisah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini merupakan hukum normatif (yuridis norative) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Analisa yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analysis) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Selanjutnya penulis juga menggunakan data terkait dari Fatwa DSN-MUI No.73/Dsn-MUI/XI/2008. Hasil dari penelitian ini, Fatwa MUI tentang kebolehan musyarakah mutanaqisah yakni setelah Dewan Syariah Nasional MUI menimbang bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternative dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal, mengingat firman Allah, Hadits, Taqrir Nabi, Ijma’ dan Kaidah Fikih, memperhatikan pendapat Ulama, Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain, serta pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, tanggal 15 Zulqa’dah 1429 H / 14 November 2008. Kemudian memutuskan ketentuan hukum akad Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh. Selanjutnya dari hasil analisa terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. Bahwa hukum Musyarakah Mutanaqisah boleh. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah benar dalam menetapkan fatwanya. Dengan catatan Musyarakah Mutanaqisah sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan fatwa.

Actions (login required)

View Item