TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

JUFRI ZARLI, (2018) TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER_201893AKT.pdf

Download (337kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. LEMBAR PERSETUJUAN_201893AKT.pdf

Download (502kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK_201893AKT.pdf

Download (328kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR_201893AKT.pdf

Download (370kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI_201893AKT.pdf

Download (340kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I_201893AKT.pdf

Download (331kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II_201893AKT.pdf

Download (480kB) | Preview
[img] Text
8. BAB III_201893AKT.pdf
Restricted to Repository staff only until 2018.

Download (540kB)
[img]
Preview
Text
9. BAB IV_201893AKT.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. DAFTAR PUSTAKA_201893AKT.pdf

Download (296kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Dalam melakukan penelitian tentang permasalahan ini, penulis menggunakan metode wawancara dan Observasi untuk memperoleh data dan informasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah perhitungan atau perincian gaji yang akan dipaparkan dalam Tata Cara Pemotongan dan pelaporan. Dari hasil penelitian ini penulis memberitahukan cara melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 oleh Bendahara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), yang mana Tata Cara ini menggunakan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga mendapatkan pajak terutang yang mana harus sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 dan sistem pelaporan PPh pasal 21 yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Kata Kunci : Tata Cara Pemotongan PPh 21, pelaporan PPh 21

Item Type: Thesis (Laporan)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi D3
Depositing User: maryati -
Date Deposited: 04 Jul 2019 02:55
Last Modified: 04 Jul 2019 02:55
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15040

Actions (login required)

View Item View Item