YOLI ARISKA (2018) ANALISIS PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_201864ADP.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text 2. LEMBAR PERSETUJUAN_201864ADP.pdf Download (781kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK_201864ADP.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR_201864ADP.pdf Download (494kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI_201864ADP.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I_201864ADP.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II_201864ADP.pdf Download (515kB) | Preview
	Text 8. BAB III_201864ADP.pdf Restricted to Repository staff only until 2018. Download (753kB)
Preview	Text 9. BAB IV_201864ADP.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text 10. DAFTAR PUSTAKA_201864ADP.pdf Download (256kB) | Preview

Abstract

Pajak sebagai salah satu ujung tombak Sumber Penerimaan Negara wajib diperhatikan pelaksanaannya agar memenuhi kriteria pemungutan pajak yang adil dan tidak memberatkan. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapat Negara melalui pajak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan atau penanggug pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukan kepada Pengadilan Pajak. Kata kunci: Pajak, Surat Paksa dan Wajib Pajak

Actions (login required)

View Item