TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP REKRUITMEN HAKIM BERDASARKAN PASAL 14A UNDANGUNDANG NO. 49 TAHUN 2009

IKRAR AULIA ADHA, (2018) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP REKRUITMEN HAKIM BERDASARKAN PASAL 14A UNDANGUNDANG NO. 49 TAHUN 2009. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018406IH.pdf

Download (375kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018406IH.pdf

Download (453kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018406IH.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018406IH.pdf

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018406IH.pdf

Download (123kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018406IH.pdf

Download (613kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018406IH.pdf

Download (636kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018406IH.pdf

Download (607kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018406IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (685kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018406IH.pdf

Download (578kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018406IH.pdf

Download (259kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Rekruitmen Hakim. MahkamahAgung dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang terhadap rekruitmen hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah terjadi Dualisme antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rekruitmen hakim, dalam hal mana yang lebih pantas dalam rekruitmen hakim. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 Rumusan Masalah. Pertama, Mengetahui Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekruitmen hakim berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, .Kedua, Apa Ketentuan-ketentuan yang dibuat antara MahkamahAgung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekruitmen hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hokum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan melaluistudi kepustakaan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Pasal 14 A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi” dan Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (a). Sistemrekrutmen hakim yang ideal adalah system rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secaraefektif, hal itu merupakan bagian dari upaya menegak kan independensi dan objektivitas penilaian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 03 Jul 2019 01:02
Last Modified: 03 Jul 2019 01:02
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/14751

Actions (login required)

View Item View Item