IKRAR AULIA ADHA (2018) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP REKRUITMEN HAKIM BERDASARKAN PASAL 14A UNDANGUNDANG NO. 49 TAHUN 2009. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018406IH.pdf Download (375kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018406IH.pdf Download (453kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018406IH.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018406IH.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018406IH.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018406IH.pdf Download (613kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018406IH.pdf Download (636kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018406IH.pdf Download (607kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018406IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018406IH.pdf Download (578kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018406IH.pdf Download (259kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Rekruitmen Hakim. MahkamahAgung dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang terhadap rekruitmen hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah terjadi Dualisme antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rekruitmen hakim, dalam hal mana yang lebih pantas dalam rekruitmen hakim. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 Rumusan Masalah. Pertama, Mengetahui Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekruitmen hakim berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, .Kedua, Apa Ketentuan-ketentuan yang dibuat antara MahkamahAgung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait rekruitmen hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hokum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan melaluistudi kepustakaan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Pasal 14 A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi” dan Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (a). Sistemrekrutmen hakim yang ideal adalah system rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secaraefektif, hal itu merupakan bagian dari upaya menegak kan independensi dan objektivitas penilaian.

Actions (login required)

View Item