RABIATUL HASANAH (2018) ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( Studi Tentang Garis Sempadan Antara Bangunan Minimarket Dengan Jalan Di Kuok). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018391IH.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018391IH.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018391IH.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018391IH.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018391IH.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018391IH.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018391IH.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018391IH.pdf Download (247kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018391IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018391IH.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018391IH.pdf Download (195kB) | Preview

Abstract

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurang efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan pasal 56 ayat 4 tentang garis sempadan antara bangunan dan jalan, peraturan ini merupakan upaya pemerintah kabupaten kampar untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di kabupaten kampar serta upaya untuk menghimpun potensi dana dari masyarakat sebagai pendapatan asli di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu mengenai bagaimana tindakan pemerintah terhadap pemilik bangunan yang tidak memperhatikan garis sempadan antara bangunan dengan jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan daerah nomor 3 tahun 2004 di kuok. Untuk memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan observasi, yaitu dilakukan langsung ke lapangan guna mendapatkan data primer. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan ini adalah salah satu bentuk peraturan daerah yang bersifat mengatur. Perda IMB ini sebagaimana halnya dengan produk peraturan perundang-undangan lainnya adalah dilengkapi dengan perangkat sanksi yang mengikat bagi warga masyarakat. Namun ada beberapa bangunan minimarket yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan diatas yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2004. Hal tersebut didasarkan pada fenomena-fenomena yakni pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 meter ditetapkan minimal 12 meter, namun hanya 8 meter, dihitung dari patokan garis sempadan jalan, pada jalan lebarnya 16 meter sampai 24 meter, ditetapkan minimal 10 meter, namun hanya 7 meter. Berdasarkan fenomena diatas mengenai pembangunan seperti pembangunan minimarket yang berada di Kuok masih ada yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 56 ayat 4. Hal itu ditinjukan oleh gejala-gejala sebagian masih ada pemilik bangunan yang tidak memperhatikan letak garis sempadan dan masih ada pendiri bangunan yang tidak memasang papan IMB yang dipasang di area pembangunan. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan obsevasi yang telah dilaksanakan penulis di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah kabupaten kampar nomor 3 tahun 2004 tentang izin mendirikan bangunan ( IMB ) belum berjalan secara efektif khususnya dalam pasal 56 ayat 4 peraturan daerah kabupaten kampar nomor 3 tahun 2004. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan respoden, beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektifnya perda IMB karena faktor substansi hukum, kurang tegasnya aparatur pemerintah, tidak adanya tanggung jawab si pemilik bangunan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Actions (login required)

View Item