ERWIN (2018) PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK – HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KLAS IIA KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018384IH.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018384IH.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018384IH.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018384IH.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018384IH.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018384IH.pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018384IH.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018384IH.pdf Download (320kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018384IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018384IH.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018384IH.pdf Download (205kB) | Preview

Abstract

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita semata-mata pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita semata tersebut harus diimbangi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelangggar hukum sebagai makhluk individu, maupun makhluk sosial. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriftif kualitatif, judul penelitian Pelakasanaan Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekabaru. Adapun tujun penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012, dan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupkan pusat pemerintahan. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m2 diatas lahan seluas 33.000 m2, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya Setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan terhadap hak-hak Narapidana secara umum sudah terlaksana dan baik, namun masih ada beberapa hak yang belum terlaksana seperti hak perawatan rohani maupun jasmani, hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan upah dan premi dan hak atas kunjungan, faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah over kapasitas yang berakibat pembengkakan jumlah Narapidana dan menjadikan fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai.

Actions (login required)

View Item