ABDUL MUNIR (2018) PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA MONEY LAUNDRING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018365JS.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018365JS.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018365JS.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018365JS.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018365JS.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018365JS.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018365JS.pdf Download (491kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018365JS.pdf Download (778kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018365JS.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018365JS.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018365JS.pdf Download (346kB) | Preview

Abstract

Kejahatan Money Loundring adalah merupakan tindak pidana yang muncul di era kontemporer ini, maka dalam hal kehatan yang baru muncul tersebut Allah telah menentukan bentuk hukuman berupa takzir. Di Indonesia dalam penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut mengenal dengan istilah pembuktian terbalik. Di dalam jarimah hudud dan jarimah qisash diyat pembuktian masing-masing atas kejahatan tersebut telah Allah tentukan tentang pembuktiannya. Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana uraian di atas tersebut mengenal istilah pembuktian terbalik, apakah dalam hukum pidana Islam juga mengenal istilah pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua pokok permasalahan, yakni Apakah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering dan bagaimanakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana money laundring dalam hukum pidana Islam Penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), Adapun sifat penelitian ini adalah deskriftif analitis. Sumber data diperoleh melalui tiga bagian yaitu: Data primer, data tersier. Pancasila sebagai norma filosofis negara merupakan sumber cita hukum yang terumuskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan jelas dinyatakan, bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial , TPPU merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah kejahatan. Oleh sebab itu, TPPU harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Landasan sosiologis: untuk dapat membangun anti pencucian uang yang efektif, perlu melibatkan peran serta semua ii komponen masyarakat yang terkait dengan keuangan, regulator, aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk mengantisipasi pelaku pencucian uang yang selalu mencari celah dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Landasan yuridis: Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka perlu kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembuktian terbalik menurut hukum Islam dimana alat-alat bukti dalam Islam tersebut bisa ditetapkan pembuktian terbalik dimana ada unsur pengakuan yang ditafsirkan dengan pembuktian terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana money laundering, dan juga sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan money laundering, dan juga suratsurat bahwa kekayaan terdakwa bukan hasil dari kejahatan, yang terakhir merupakan pertimbangan dari hakim, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak

Actions (login required)

View Item