MELA AFRIN (2018) KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER_2018730ADN.pdf Download (190kB) | Preview |
|
|
Text
2. PERSETUJUAN_2018730ADN.pdf Download (260kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK_2018730ADN.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR_2018730ADN.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI_2018730ADN.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I_2018730ADN.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II_2018730ADN.pdf Download (393kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III_2018730ADN.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB IV_2018730ADN.pdf Download (235kB) | Preview |
|
Text
10. BAB V_2018730ADN.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
||
|
Text
11. BAB VI_2018730ADN.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA_2018730ADN.pdf Download (132kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang menghambat Pelaksanaan Kebijakan PRONA di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yang menjadi informen pada penelitian ini adalah pegawai BPN, Lurah, RT/RW dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Dimana sebanyak 8 responden dari pihak BPN, Lurah, RT/RW yang diambil dengan menggunakan teknik Purpose Sampling dan 10 responden dari masyarakat dengan menggunakan teknik insidental. Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan dilapangan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini diakibatkan karena informasi yang didapatkan belum secara jelas diterima oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pada Pelaksanaan Kebijakan PRONA di Kota Pekanbaru yaitu masalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dimana masih adanya biaya yang harus ditanggung oleh peserta PRONA. Seperti biaya BPHTB, PPh, dan pengukuran. Kendala selanjutnya yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), prosedur yang berbelit-belit sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam pengurusan sertifikat tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan dan Tertib Administrasi
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara |
Depositing User: | Ms. Ernawati |
Date Deposited: | 25 Jun 2019 06:26 |
Last Modified: | 25 Jun 2019 06:26 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/14287 |
Actions (login required)
View Item |