ANALISIS PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TERHADAP USAHA KARAOKE

ILMA NURYULIANTI, (2018) ANALISIS PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TERHADAP USAHA KARAOKE. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018545ADN.pdf

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PERSETUJUAN__2018545ADN.pdf

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018545ADN.pdf

Download (119kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018545ADN.pdf

Download (349kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018545ADN.pdf

Download (128kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018545ADN.pdf

Download (454kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018545ADN.pdf

Download (586kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018545ADN.pdf

Download (148kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB IV__2018545ADN.pdf

Download (310kB) | Preview
[img] Text
10. BAB V__2018545ADN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (434kB)
[img]
Preview
Text
11. BAB VI__2018545ADN.pdf

Download (133kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA__2018545ADN.pdf

Download (124kB) | Preview

Abstract

Perkembangan dan pertumbuhan kota di Kota Dumai terlihat semakin maju, salah satu pembangunannya adalah dalam sektor pariwisata. Serta apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan pemerintah Kota Dumai yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan usaha pariwisata. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur sebagai indikator yang diambil dari Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang indikatornya terdiri dari : Pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Pengawasan suatu proses untuk menetapka pekerjaan apa yang akan dilaksananakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sebagaimana telah dijelaskan dibagian lain buku ini pada dasarnya pengawasan juga merupakan keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telaah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan pemerintah Kota Dumai terhadap usaha karaoke dinilai belum maksimal, pengawasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai belum terlaksana dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemerintah Kota Dumai sangatlah kompleks dan beragam seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dalam pengawasan usaha karaoke, kurangnya kesadaran pemilik usaha karaoke dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan, dan kurangnya pemberian sanksi kepada pemilik usaha karaoke yang melakukan pelanggaran. Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah, Usaha Karaoke.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 14 Jun 2019 09:12
Last Modified: 14 Jun 2019 09:12
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/13910

Actions (login required)

View Item View Item