ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN ( Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

NURFADILLA, (2018) ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN ( Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER_2018371ADN.pdf

Download (299kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. LEMBAR PERSETUJUAN_2018371ADN.pdf

Download (545kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK_2018371ADN.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR_2018371ADN.pdf

Download (483kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI_2018371ADN.pdf

Download (260kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB 1_2018371ADN.pdf

Download (499kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II_2018371ADN.pdf

Download (786kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III_2018371ADN.pdf

Download (456kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB IV_2018371ADN.pdf

Download (457kB) | Preview
[img] Text
10. BAB V_2018371ADN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (546kB)
[img]
Preview
Text
11. BAB VI_2018371ADN.pdf

Download (264kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA_2018371ADN.pdf

Download (315kB) | Preview

Abstract

Banyaknya jumlah penduduk maka sejalan dengan perkembangan di Kecamatan Tampan dan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur resapan. Serta apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, pembangunan sumur resapan di kecamatan tampan kota Pekanbaru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang sumber daya air. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur sebagai indkator yang di ambil dari Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumur Resapan yang indikatornya terdiri dari : Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan, Sosialisasi, dan Ketentuan Pidana. Impelementasi pada dasarnya sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik, Sebagaimana telah dijelaskan dibagian lain buku ini pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dalam implementasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan peraturan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan standar operasional yang ada, Secara luas Implementasi dapat diartikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya mencakup ketertiban berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pembuatan sumur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terimplementasikan secara efektif dan optimal atau dapat dikatakan kurang baik, sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang kurang terprogram dan tidak berkelanjutan kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat kurang menyadari arti penting dari tujuan pembuatan sumur resapan, dan kurang ketegasan pemberian sanksi dan ketentuan pidana membuat efek jera kepada masyarakat pemilik bangunan yang sangat minim atau hampir tidak pernah di berikan sehingga membuat masyarakat menganggap bahwa sumur resapan tidak lah begitu penting bagi bangunan yang mereka miliki. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sumur Resapan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 14 May 2019 02:16
Last Modified: 14 May 2019 02:16
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/13169

Actions (login required)

View Item View Item