Muhammad Fazli (2010) KENDALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI PROSTITUSI DI PAYALABU MENURUT HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_201096JS.pdf Download (516kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “ KENDALA PEMERINTAH DAERAH KAB. KARIMUN DALAM PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI PROSTITUSI DI PAYALABU MENURUT HUKUM ISLAM “. Pelanggaran kesusilaan dipenelitian ini berupa kegiatan prostitusi dan fokus penelitiannya adalah kendala pemerintah daerah Kab. Karimun terhadap pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 dalam penertiban prostitusi di lokasi Payalabu yang ada di Kab. Karimun. Adapun latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini adalah karena penulis melihat bahwa daerah Kab. Karimun khususnya di lokasi Payalabu dan umumnya di Kota Karimun sering terjadi atau semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan yang berkembang terutama kegiatan prostitusi, dan hal ini sangat mengangu dari pada kehidupan masyarakat baik itu moral atau mental kualitas fisik ( kesehatan ) masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan, tetapi Perda tersebut tidak berjalan dengan seperti mana yang diinginkan. Untuk mengetahui bagaimana Realita PSK dilokalisasi, bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002, Kendala Pemda dalam pelaksanaan Perda tersebut terhadap penertiban prostitusi, dan tinjauan hukum Islam terhadap kendala dalam pelaksanaan tersebut ? Inilah yang menjadi latar belakang penulis ingin mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan ( field research ) dan yang menjadi sasaran penelitian yaitu didaerah Kab. Karimun dan lokasi Payalabu sebagai tempat lokasi PSK. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini ,penulis mendapatkannya dari instansi-intansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan perda No.06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilan terutama kendala yang dihadapi dalam pelaksanan penertiban prositusi yaitu Kepolisian , Sat Pol PP dan Dinas Sosial ,data tersebut penulis namakan kepada data ( Primer ) yang penulis peroleh melalui ovservasi dan wawancara . Sedangkan data-data yang penulis peroleh dari angket yang penulis sebarkan kepada responden ( PSK ) penulis namakan kepada data ( Skunder ). Setelah data-data tersebut didapatkan, penulis menganalisanya dengan pendekatan ( metode) deskriftif, yaitu dengan mengambarkan atau melukiskan kaedah-kaedah subjek dan objek penelitan berdasarkan fakta-fakta yang ada setelah itu diadakan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa Pertama, terhadap realita PSK berada dilokalisasi 45% adalah dikarenakan faktor ekonomi dan kurang dari 50% Pemerintah Kabupaten Karimun berperan dalam menanggulangi permasalahan prostitusi di lokalisasi Payalabu. Kedua, Terhadap pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya terhadap pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi di lokalisasi Payalabu belum optimal dilaksanakan. Ketiga, adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaannya yaitu bersifat interen dan eksteren. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap kendala dalam pelaksanan perda No.06 tahun 2002 tentang perlanggaran kesusilan khususunya terhadap pelaksanan penertiban kegiatan prostitusi sangatlah bertentang, kecuali penerapan sanksi atau hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi. Dan terhadap faktor yang menghambat dari pelaksanaan pemeritah daerah terutama yang diberi wewenang untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan.

Actions (login required)

View Item