PROSES PEMEKARAN DESA MERBAU KECAMATAN PANGKALAN BUNUT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Jonkadri, (2010) PROSES PEMEKARAN DESA MERBAU KECAMATAN PANGKALAN BUNUT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2010_201057JS.pdf

Download (408kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjul: Proses Pemekaran Desa Merbau Kecamatan Pangkalan Bunut Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena yang berkembang di Negara ini, yaitu maraknya pemekaran daerah baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, begitu juga halnya dengan Desa Merbau ingin melaksanakan pemekaran desa. Pemekaran sebuah desa harus melalui proses, dalam tahap proses pemekaran melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu aparatur desa, badan permusyawaratan desa,tokoh masyarakat dan masyarakat semuanya harus terlibat dalam tahap perumusan pemekaran. Dan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang menguraikan pada pasal 2 ayat (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Maka permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses pemekaran Desa Merbau dan bagaimana peranan Badan permusyarawatan desa dalam proses pemekaran serta tinjauannya dari perspektif fiqh siyasah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran Desa Merbau dan bagaimana peranan Badan permusywaratan desa dalam pemekaran Desa Merbau serta untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap proses pemekaran Desa Merbau. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Merbau kecematan pangkalan bunut kabupaten pelalawan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai sumber pengumpulan data dengan cara observasi yaitu penulis terjun langsung kelokasi untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pemekaran itu terjadi,kemudian dengan wawancara kepada responden yang dianggap mampu memberikan data yang valid dan akurat dan memberikan angket kepada responden berupa pertanyaan tertulis serta melalui kajian literature yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Dari pengelolaan data yang penulis lakukan dapat disimpulkan proses pemekaran Desa Merbau kecematan pangkalan bunut kurang baik dan tidak layak dimekarkan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pemekaran serta tidak berfungsinya Badan permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga ketahap pemekaran desa. Hal ini, dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah masayarakat Pandangan fiqih siyasah terhadap proses pemekaran Desa Merbau bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena tidak sesuai dengan konsep musyawarah dan kemaslahatan ummat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistim pemerintahan Islam musyawarah dan mufakat terhadap memutuskan sesuatu sangat dijunjung tinggi sebagai penyelesaian masalah, begitu juga dengan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 08 Sep 2017 04:14
Last Modified: 08 Sep 2017 04:14
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11227

Actions (login required)

View Item View Item