PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH

Arman, (2010) PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2010_201046JS.pdf

Download (553kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Fiqih Siyasah ” Pada Bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin Untuk di Desa Koto Tuo program bantuan tunai disalurkan kepada masyarakat yang dikategorikan miskin yang terdaftar di BPS dan juga yang tidak terdaftar di BPS atau hasil dari kebijakan pemerintah desa setempat. Atas dasar data yang diperoleh dari BPS dan kebijakan desa tersebut, maka kantor pos kecamatan menyalurkan dan BLT kepda titik distribusi yang telah di tentukan diwilayahnya. Dari titik distribusi tersebut kemudian bantuan BLT disalurkan kepada masyarakat miskin sebagai penerima bantuan. Setiap rumah tangga miskin pemegang Kartu Kompensasi BBM (KK BBM) akan menerima uang tunain sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan. Untuk memudahkan pengambilan BLT diberikan setiap tiga bulan sekali, masingmasing rumah tangga menerima Rp. 300.000. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apa dasar penetapan dan kriterian penerima BLT di Desa Koto Tuo, bagaimana poroses penyalurannya dan tinjauan Fiqih Siyasah . Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Koto Tuo yang menjadi populasinya masyarakat miskin sebagai penerima bantuan BLT, sedangkan sampel berjumlah 100 orang sebagai penerima bantuan BLT. Sementara itu dalam mendapatkan data dilapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi dokumen, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengang metode induktif, deduktif dan deskriptif. Dari penelitian yang penulis lakukan didapati bahwa bantuan BLT disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar dan tidak tedaftar. Sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana masyarakat yang menerima bantuan BLT tersebut tidak menerima bantuan seluruhnya, ada yang menerima Rp. 300.000,-, Rp.150.000,- dan Rp.100.000. Melihat hal diatas, Dalam fiqih siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW yang artinya : “setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan betanggung jawab atas rakyatnya”. (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi ).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 08 Sep 2017 04:10
Last Modified: 08 Sep 2017 04:10
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/11225

Actions (login required)

View Item View Item