PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU. No. 1 TAHUN 1974

Sulasah, (2010) PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU. No. 1 TAHUN 1974. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2010_201067AH.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Adapun penelitian ini berjudul : “PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena pada masyarakat desa kecamatan Rimba Melintang banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur dan KUA menikahkan calon mempelai tersebut tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Rimba Melintang, apa alasan pegawai pencatat nikah kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa ada dispensasi Pengadilan Agama, dan bagaimana kedudukan perkawinan tersebut ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menikah pada umur 13- 15 tahun bagi wanita dan 16-19 tahun bagi laki-laki, Pernikahan ini terjadi dikarenakan mereka berpendidikan rendah, ekonomi mereka yang lemah, hamil diluar nikah dan dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah menikah masih bergantung pada orang tua, bahkan kondisi ekonomi keluarga mereka kurang baik atau lemah. Pegawai Pencatat Nikah menikahkan calon mempelai di bawah umur tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pada umumnya masyarakat di kecamatan rimba melintang tidak mengetahui adanya dan perlunya despensasi nikah, sehingga mereka tidak meminta dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian dikarenakan faktor ekonomi masyarakat disana yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengurus prosedur pernikahan dibawah umur, serta lokasi pengadilan yang jauh letaknya menyebabkan masyarakat disana tidak ingin mengurus dispensasi nikah ke pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rimba Melintang menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan perundangundangan tentang pernikahan dibawah umur. Karena penulis memaknai kata “ dapat “ dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan makna yang bersifat anjuran. Itu berarti boleh-boleh saja bagi masyarakat disana meminta dispensasi Pengadilan dan boleh juga tidak meminta dispensasi Pengadilan apabila mereka ingin melangsungkan pernikahan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.5 Etika Islam, Praktik Keagamaan > 297.577 Perkawinan Menurut Islam, Pernikahan Menurut Islam, Munakahat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 23 Aug 2017 04:45
Last Modified: 23 Aug 2017 04:45
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/10527

Actions (login required)

View Item View Item