Apriadi (2010) ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA DPRD KABUPATEN KARIMUN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_201018ADN.pdf Download (834kB) | Preview

Abstract

Sebelum berdirinya Kabupaten Karimun, DPRD Kabupaten Karimun berada di Kabupaten Kepulawan Riau dan setelah keluarnya Undang-undang No 53 tahun 1999 diresmikanlah Kabupaten Karimun pada tanggal 12 oktober 1999 oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Karimun sekarang sudah memasuki periode ketiga dengan masa bakti 2009-2014. Ini merupakan hasil perolehan dari memilihan umum yang diadakan pada 9 april 2009 dengan mengasilkan 30 anggota DPRD Kabupaten Karimun yang baru dilantik pada hari sabtu tanggal 30 agustus 2009. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD secara umum telah diamanatkan didalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang bebunyi:“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah” Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Karimun, penggunaan sampel dalam penelitian ini, penulis menetapkan keseluruhan dari populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengunakan kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Karimun priode ketiga yang berjumlah 30 orang. Dalam hal penelitian ini dilapangan pelaksanaan fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Karimun kurang efektif telaksana hal ini dikerenakan masih terasa dini masa jabatan yang diembankan kepada anggota DPRD Kabupaten Karimun yang baru terpilih sehingga membutuhkan waktu yang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan daerah generalisasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Karimun yang luas Untuk itu dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD sering membuat agenda tentang pengawasan, mengadakan meotoring berupa laporan teriwulan, menetukan metodologi pengawasan serta harus mengadakan kerjasama dengen instansi terkait dan lembaga yang bersifat indefenden seperti aliansi terkait disamping mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengadakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item