Helmiati (2007) ISLAM DALAM MASYARAKAT DAN POLITIK MALAYSIA. Suska Press, Pekanbaru. ISBN 978-979-1288-11-8

Preview

Text Islam dalam Masyarakat & Politik Malaysia.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Islam dalam politik Malaysia: studi analisis kebijakan “Pemerintahan UMNO” terhadap Islam pada masa pemerintahan Mahathir (1981 s.d 2003). Tujuannya untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintahan UMNO terhadap Islam dan faktor-faktor kausal, kondisional dan kontekstual yang menyebabkan kuatnya nuansa dan citra Islam di negara Malaysia. Gambaran yang jelas mengenai hal-hal di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai perkembangan dan manifestasi Islam di Malaysia kontemporer serta pemahaman mengenai sintesis Islam dan politik khususnya, serta bagaimana sistem nilai Islam yang diyakini mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran penganutnya pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dengan menggunakan studi perbandingan antara beberapa tulisan sejarah dan sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode sejarah, penulis berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai objek penelitian. Sumber primer penelitian ini adalah kumpulan pidato para pejabat negara; terbitan-terbitan resmi pemerintah; sejumlah laporan berkala tentang peristiwa pada zamannya; serta publikasi ilmiah lainnya oleh penulis yang sezaman atau oleh orang yang terlibat dan atau menyaksikan peristiwa yang menjadi objek penelitian ini. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah yang relevan dan mendukung pokok bahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman islami yang unik. Meski negara ini terdiri dari masyarakat multietnik dan multiagama, nuansa dan citra Islam sangat menonjol terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Dibandingkan dengan sejumlah negara Muslim lainnya yang mempunyai jumlah Muslim dan non-Muslim yang hampir seimbang, hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan sangat signifikan pada simbol-simbol, institusi dan pengamalan Islam. Kuatnya nuansa dan citra Islam di dalam sistem politik negeri ini disebabkan antara lain oleh patronase negara (Pemerintahan UMNO) atas Islam. Islam menjadi sesuatu yang tidak diperlakukan secara taken for granted oleh pemerintah yang berkuasa, melainkan menjadikannya sebagai variabel di dalam pertimbangan pertimbangan mereka. Warna agama—meskipun dengan intensitas dan cakupan yang berbeda, selalu saja ada dalam konfigurasi kehidupan sosial ekonomi, budaya dan politik Malaysia. Terutama selama periode Mahathir, pemerintah memperlihatkan dukungannya terhadap kepentingan Islam serta menjadikan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan dalam berbagai bidang menjadi lebih sarat dengan muatan Islam. Karena itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Islam merupakan faktor penting dan signifikan dalam politik Malaysia. Namun demikian, fungsi spesifik, kekuatan dan signifikansi Islam di dalam politik Malaysia tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor kausal, kondisional, dan kontekstual yang telah memperkuat pengaruh dan peran Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Nuansa Islam yang sangat kentara terhadap negara Malaysia yang terindikasi dari berbagai kebijakan Pemerintahan UMNO terhadap Islam serta kuatnya kesadaran Islam di dalam kehidupan Melayu sangat terkait dengan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: identifikasi Melayu dan Islam (Islam bagi orang Melayu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi menyatu dengan identitas nasional, sejarah, hukum, entitas politik dan kebudayaannya); konstitusi Malaysia yang mengakui Islam sebagai agama resmi negara; kebijakan pemerintah pasca kerusuhan etnis tahun 1969 yang dikenal dengan Dasar Ekonomi Baru; kebangkitan Islam di Malaysia; serta adanya kompetisi berkepanjangan UMNO-PAS dalam isu islamisasi. Bila analisis terhadap kebijakan pemerintah dilakukan, sesungguhnya tidaklah mudah untuk menebak bagaimana sesungguhnya grand design pemerintah terhadap Islam serta sejauh mana mereka benar-benar islami dalam membuat kebijakan. Namun jika kita menggunakan kebijakan pemerintah itu sendiri, khususnya selama periode Mahathir sebagai indikator untuk melihat grand design mereka terhadap Islam, maka terlihat bahwa pemerintah tidak serius dan tidak sepenuhnya mendukung Islam. Karena sikap pro-Islam yang mereka lakukan lebih cenderung bersifat ambivalen dan double standard, bahkan pada hal-hal tertentu justru bersifat menghukum Islam dan masyarakat Islam. Dengan kata lain, dukungan pemerintah terhadap Islam lebih bersifat penuh perhitungan. Artinya meskipun di satu sisi, Pemerintahan UMNO bersikap akomodatif terhadap Islam baik secara struktural, kultural maupun infrastruktural, tetapi di sisi lain, pemerintah nampak sangat hati-hati dan waspada dalam mengendalikan aktivitas keislaman agar tidak mengarah pada apa yang mereka bahasakan dengan “Islam fundamental”, termasuk dalam mengekang orang-orang atau kelompok Muslim yang aktivitas keislaman mereka dinilai membahayakan stabilitas politik negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam dengan sistem keyakinan dan sistem nilai yang dimilikinya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkah laku dan pemikiran para penganutnya. Agama (Islam) membantu mendorong terciptanya kebijakan dan persetujuan mengenai isi dan kewajiban kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka.

Actions (login required)

View Item