Muhammad Husin (2011) PENGELOLAAN ZAKAT MÂL SECARA PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_201172.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Ibadah zakat merupakan ‘ibâdah mâliyah yang mengandung makna ta’abbudiyyah kepada Allah swt, sekaligus ungkapan solidaritas sesama manusia dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan memperoleh hak pokok. Hak pokok manusia yang dimaksud, dalam teori maqâshid al-syarî’ah adalah terpeliharanya al-kulliyyât al-khamsah (hifzh al dîn , hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-‘ardh serta hifzh al-mâl). Memproduktifkan harta zakat, dalam kajian fiqh zakat kontemporer menjadi permasalahan sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas. Ketika Badan atau Lembaga Amil Zakat mengelola zakat yang dikumpulkan sebelum dibagikan kepada mustahiqnya menjadi aset produktif, setelah mendatangkan hasil, baru hasilnya diberikan kepada mustahiq. Atau adakalanya Badan atau Lembaga Amil Zakat secara langsung memberikan harta zakat itu namun berupa bentuk lain dari jenis harta zakat yang dikumpulkan, yaitu berupa modal produktif untuk dikembangkan sendiri oleh mustahiqnya. Dalam tesis ini, penulis mengetengahkan pembahasan pada sistim Pengelolaan Zakat Mâl Secara Produktif Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), bersumber pada data kualitatif dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer). Selanjutnya dianalisa menggunakan pendekatan analisa isi (content analysis). Setelah itu dideskripsikan serta dianalisa menurut konsep-konsep nushush syar’iyyah, teori-teori atau pendapat para fuqahâ ` dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum (tasyrî’iyyah). Dalam bagian akhir tesis ini, penulis menyimpulkan antara lain tujuan syari’ah (maqâshid al-syarî’ah) adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, mengangkat kemudharatan, mewujudkan nilai kemaslahatan di dunia dan akhirat (dharûriyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah) dan merealisasikan ikatan janjinya dengan Allah swt yang pernah dibuat. Pemerintah (imâm) berkewajiban dan bertanggung jawab atas efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pembagian harta zakat pada prinsipnya adalah tuntutan segera (yaqtadhiy al-faur) untuk mengatasi kebutuhan pokok (al-hâjat al-dharûriyyah) mustahiq, tidak boleh ada kesan menunda-nunda kewajiban. Harta zakat dapat dibagikan kepada salah seorang kelompok mustahiq saja dan dapat juga diberikan secara merata kepada delapan ashnâf yang disebutkan oleh nash. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan zakat yaitu menyelamatkan dan mewujudkan kemandirian mustahiq supaya berkecukupan, mewujudkan pribadi yang bersih dan berdaya guna dalam menjalankan roda kehidupan serta menjaga stabilitas sosial yang berkeseimbangan dan adil. Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan muzakkiy dari kewajiban (‘ibâdah mahdhah) melainkan memiliki dimensi ekonomi, sosial dan kemanusiaan yang mendalam (‘ibâdah mahdhah). Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan tetapi harus perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali sistim kerjanya. Maka tidak semua harta zakat itu dihabiskan, namun terlebih dahulu diformulasikannya menjadi karitas manfaat dari produktifitas aset untuk selanjutnya dikonsumsi hasilnya. Artinya ada bagian manfaat lain yang lebih besar, apabila harta zakat yang dikumpulkan itu berupa aset ekonomi, dikelola dan didistribusikan sebagai investasi yang produktif untuk diberikan nilai manfaatnya atau dijadikan modal usaha kepada para mustahiq, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.

Actions (login required)

View Item